1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas prakarsanya sendiri yang diajukan oleh dan terhadap PT Atha Marth Naha Kramo selaku Pemohon PKPU untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap Pemohon PKPU / PT Atha Marth Naha Kramo beserta seluruh akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon PKPU / PT Atha Marth Naha Kramo;

4. Menunjuk dan mengangkat Ellisabeth, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-53 AH.04.05-2022 tanggal 28 Maret 2022, beralamat di Bona Indah Blok C1 No. 28, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta selatan, selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon PKPU / PT Atha Marth Naha Kramo dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat yang bersangkutan sebagai Kurator apabila perkara a quo berlanjut ke dalam proses kepailitan;

5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan.

6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU / PT Atha Marth Naha Kramo selaku debitur serta kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan.

7. Membebankan seluruh biaya perkara secara hukum.