1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Termohon/PT Indonesia Capital Nirwana berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon/PT Indonesia Capital Nirwana;

4. Menunjuk dan mengangkat:

1. Aprilia Dwi Paramita, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-33.AH.04.06-2024 tertanggal 23 Februari 2024, yang beralamat di Bumame & Associate Law Firm, Plaza Sentral Lt. 14, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930;
2. Anthony Muslim Patimura, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-75.AH.04.06-2024 tertanggal 07 Mei 2024, yang beralamat di SIP Law Firm, No. 7 Building, Jl. Buncit Raya No. 7, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12760;

Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon/PT Indonesia Capital Nirwana;

5. Menetapkan sidang yang merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S), paling lambat hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan PKPU Sementara diucapkan;

6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui Kurir untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan;

7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;