Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penuntut Umum Terdakwa Status Perkara
118/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby I PUTU KISNU GUPTA, S.H. Samiun Persidangan
Tanggal Pendaftaran Jumat, 15 Agu. 2025
Klasifikasi Perkara Tindak Pidana Korupsi
Nomor Perkara 118/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby
Tanggal Surat Pelimpahan Rabu, 13 Agu. 2025
Nomor Surat Pelimpahan B–3634/M.5.19/Ft.1/08/2025
Penuntut Umum
NoNama
1I PUTU KISNU GUPTA, S.H.
Terdakwa
NoNamaPenahanan
1Samiun[Penahanan]
Penasihat Hukum Terdakwa
NoNamaNama Pihak
1Henrie Awhan Sutikno,S.H.Samiun
Dakwaan

PRIMAIR :

----------------- Bahwa Terdakwa SAMIUN selaku Ketua Rukun Warga (RW) 06  Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sidokerto Buduran Kabupaten Sidoarjo Nomor: 149/11/438.7.3.2/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tantang Pengesahan Ketua RW.06 Desa Sidokerto Kecamatan Buduran , bersama – sama  dengan Saksi ALI NASIKIN, S.T selaku  Kepala Desa Sidokerto  Kecamatan Buduran  Kabupaten Sidoarjo periode 2018 - 2024 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/438.1.1.3/2018 tanggal  4  Maret  2018, yang selanjutnya perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun berdasarkan keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100.3.3.2/288/438.1.1.3/2024, tanggal 9 Mei 2024,  Saksi H. KASTAIN dan Saksi EKO selaku Direktur PT.KEMBANG KENONGO PROPERTY berdasarkan akte pendirian Nomor : 51 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di Hadapan Notaris  TRI SUSILOWATI, S.H.,M.Kn   (yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), Pada hari  Minggu  tanggal  14  bulan November   tahun  2021  sampai dengan  hari Sabtu  tanggal 06 bulan Juli  tahun  2024  atau setidak-tidaknya antara  tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Sidokerto  Kecamatan Buduran  Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009  tentang Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi,  Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

SUBSIDAIR :

--------------- Bahwa Terdakwa SAMIUN selaku Ketua Rukun Warga (RW) 06  Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sidokerto Buduran Kabupaten Sidoarjo Nomor: 149/11/438.7.3.2/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tantang Pengesahan Ketua RW.06 Desa Sidokerto Kecamatan Buduran , bersama – sama  dengan Saksi ALI NASIKIN, S.T selaku  Kepala Desa Sidokerto  Kecamatan Buduran  Kabupaten Sidoarjo periode 2018 - 2024 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/438.1.1.3/2018 tanggal  4  Maret  2018, yang selanjutnya perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun berdasarkan keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100.3.3.2/288/438.1.1.3/2024, tanggal 9 Mei 2024,  Saksi H. KASTAIN dan Saksi EKO selaku Direktur PT.KEMBANG KENONGO PROPERTY berdasarkan akte pendirian Nomor : 51 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di Hadapan Notaris  TRI SUSILOWATI, S.H.,M.Kn   (yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), Pada hari  Minggu  tanggal  14  bulan November   tahun  2021  sampai dengan  hari Sabtu  tanggal 06 bulan Juli  tahun  2024  atau setidak-tidaknya antara  tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Sidokerto  Kecamatan Buduran  Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009  tentang Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi,   dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Pihak Dipublikasikan Ya