Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
16/Pid.Pra/2026/PN Sby ACHMAD ZAINI Bin MAT NAJI Alm. 1.POLRESTABES SURABAYA
2.KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
Persidangan
Tanggal Pendaftaran Rabu, 01 Jul. 2026
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa Penggeledahan
Nomor Perkara 16/Pid.Pra/2026/PN Sby
Tanggal Surat Rabu, 01 Jul. 2026
Nomor Surat -
Pemohon
NoNama
1ACHMAD ZAINI Bin MAT NAJI Alm.
Termohon
NoNama
1POLRESTABES SURABAYA
2KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
Advokat
Petitum Permohonan
  1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya
  2. Menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan I di rumah Pemohon Praperadilan/Tersangka atas nama ACHMAD ZAINI BIN MAT NAJI (Alm) adalah tidak sah, cacat prosedur dan batal demi hukum;
  3. Menyatakan penangkapan (Surat Perintah Penangkapan dengan No. Sp.Kap/306/V/RES.4.2/2026/Satresnarkoba tanggal 4 Mei 2026) dan penahanan (Surat Perintah Penahanan No. Sprin-Han/129/V/RES.4.2/2026/ Satresnarkoba tanggal 7 Mei 2026) terhadap Pemohon Praperadilan /Tersangka ACHMAD ZAINI BIN MAT NAJI (Alm) tidak sah dan batal demi hukum
  4. Menyatakan bahwa Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 2527/M.5.10.3/Enz.1/05/2026 dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 7 Mei 2026 oleh Termohon Praperadilan II dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) nomor: Print 3314/M.5.10.3/Enz.2/06/ 2026 tanggal 22 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Termohon Praperadilan II adalah tidak sah dan batal demi hukum.
  5. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan II untuk segera mengeluarkan Pemohon Praperadilan/Tersangka atas nama ACHMAD ZAINI BIN MAT NAJI (Alm) dari tahanan seketika setelah Putusan Praperadilan diucapkan
  6. Menyatakan seluruh alat bukti yang diperoleh dari upaya paksa yang tidak sah maka tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara pokok.
  7. Memulihkan hak, harkat, martabat Pemohon Praperadilan /Tersangka ACHMAD ZAINI BIN MAT NAJI (Alm)
  8. Membebankan biaya perkara kepada Negara
Pihak Dipublikasikan Ya