Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
52/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby PT BOT Finance Indonesia PT Panji Mas Textile Minutasi
Tanggal Pendaftaran Kamis, 03 Okt. 2024
Klasifikasi Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Nomor Perkara 52/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby
Tanggal Surat Rabu, 28 Agu. 2024
Nomor Surat
Pemohon
NoNama
1PT BOT Finance Indonesia
Kuasa Hukum Pemohon
NoNamaNama Pihak
1Ahmad Firdaus Syahrul, S.H.PT BOT Finance Indonesia
Termohon
NoNama
1PT Panji Mas Textile
Kuasa Hukum Termohon
Petitum
  1. Mengabulkan Permohonan PKPU A quo yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;

 

 

 

  1. Menyatakan dan menetapkan PT Panji Mas Textile selaku TERMOHON PKPU berada dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Aquo dibacakan serta terikat dengan segala akibat hukumnya;

 

  1. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses PKPU TERMOHON PKPU;

 

  1. Menunjuk dan mengangkat:

 

  1. MARKUS KURNIAWAN NABABAN, S.H.M.H., sebagai pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.101 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022  yang beralamat kantor di Law Firm Bertua & Co., Jl. Sunan Drajat No. C2, RT.002/RW.008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur; dan

 

  1. ARIO MONTANA, S.H., M.H., sebagai pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-153.AH.04.05-2023 tertanggal 22 November 2023 yang beralamat kantor di Fortana Law Office, Menara Caraka, Lantai 15 Unit 52, Kawasan Mega Kuningan Barat Blok E 4-7, Nomor 01 Jakarta Selatan.

 

  1. HERY GOSBY SIREGAR, S.H., sebagai Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-375AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022 yang beralamat di Kantor Hukum Julianto Simanjuntak & Rekan, Jl. Sambas No. 2, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya;

 

  1. DEWA DWI HARYO BASKORO, S.H., sebagai pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.188.AH.04.05-2024 tertanggal 17 September 2024 beralamat kantor di Julianto Simanjuntak & Rekan, Jl. Sambas No. 2, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya;

 

 

  1. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara A quo dibacakan;

 

  1. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara ini.
Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak