1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada Penggugat;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat  tidak dapat dipertahankan lagi, maka demi hukum dinyatakan berakhir atau Putus Demi Hukum sejak diputuskannya perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sesuai ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yaitu :

?

1. Uang Pesangon sebesar 1 (satu)  kali Ps.40 ayat (2);

           1 X 9 X Rp. 9.090.000,-                                      =Rp. 81.810.000,-

1. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali Ps. 40 ayat (3);

4 X Rp. 9.090.000,-                                             =Rp.  36.360.000,-

Sub Total (Rp. 81.810.000 + Rp. 36.360.000)         =Rp.  118.170.000,-

1. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) , yang perinciannya sebagai berikut :

15 % X Rp. 118.170.000,-                                     =Rp.   17.725.500,-

• Keseluruhan                                              =Rp.  135.895.500,-

( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah );

1. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat  lalai menjalankan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach);
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voonraad) walaupun adanya verset atau Kasasi dari Tergugat;
3. Meletakkan Sita Jaminan tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Dr. Soetomo No 50-52, Surabaya – Jawa Timur untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya ( Ex Aequo et Bono ).